Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat supervisi kesiapan PSU pasca putusan MK di Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Keerom, Selasa (5/8/2024)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu RI
humas
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Provinsi Papua sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-
Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, Kordiv Pencegahan, Parmas, Humas Ali Purnomo, Staf Bawaslu Jepara beserta Kepala Desa Kawak dalam Penandatangan PKS dan MoU Desa Pengawasan
humas
Bawaslu Jepara – Sebagai Upaya untuk memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan kunjungan kerja ke Desa Kawak dan Desa Papasan.
Bawaslu Jepara mengikuti kegiatan rutin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, "Selasa Menyapa" episode ke-11 dengan topik "Kajian Yuridis dan Empiris Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Berdasarkan Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025"
humas
Bawaslu Jepara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara mengikuti kegiatan rutin Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, "Selasa Menyapa" episode ke-11, pada Selasa (5/8/2025).
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat memberikan arahan terkait PSU di kantor Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Selasa (5/8/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Boven Digoel, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, menegaskan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel harus dilakukan secara luar biasa.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Konferensi Pers di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Senin (4/8/2025)/Foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu
humas
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Papua harus berlangsung bersih dan bebas dari praktik politik uang.