Bawaslu Jepara Ikuti Pojok Pengawasan Bahas Kerawanan Pemilu di Wilayah Perbatasan

Bawaslu Jepara - Bawaslu Kabupaten Jepara mengikuti kegiatan literasi Pojok Pengawasan bertema “Hambatan dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Wilayah Perbatasan” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 19 Januari 2026 melalui zoom meeting.

Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta jajaran sekretariat Bawaslu. Forum ini menjadi ruang diskusi untuk menbedah berbagai persoalan pengawasan Pemilu di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.

Dalam arahannya, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang memerlukan perhatian khusus.

“Pengawasan Pemilu di wilayah perbatasan membutuhkan strategi dan mitigasi khusus karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mengatur tata laksana pengawasan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Baca Juga : Bawaslu Jepara Laksanakan Apel Pagi, Tekankan Peningkatan Kapasitas Pasca Pemilu

Sejumlah kerawanan yang dibahas meliputi keterbatasan akses wilayah, kondisi geografis, keterbatasan SDM pengawas, grey area kewilayahan, serta rendahnya partisipasi publik. Tahapan Pemilu yang dinilai rawan antara lain pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pemutakhiran data pemilih, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara.

Salah satu narasumber, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Cilacap, Ujang Taufik Nur, menyampaikan bahwa pengawasan di wilayah perbatasan memerlukan penguatan pengawasan partisipatif. 

“Keterbatasan SDM dan akses harus dijawab dengan penguatan peran masyarakat, koordinasi lintas pihak, serta monitoring dan supervisi yang berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jepara memperoleh penguatan perspektif dan strategi pengawasan Pemilu di wilayah perbatasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.