Bawaslu Jepara Awasi Coklit Terbatas Data Pekerja Migran di Kecamatan Bangsri

Bawaslu Jepara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara melaksanakan pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Rabu (11/11/2026). Pengawasan kali ini difokuskan pada pencermatan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memastikan akurasi dan validitas data pemilih di Kabupaten Jepara.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Bangsri, meliputi Desa Bangsri, Tengguli, Jerukwangi, Wedelan, dan Banjaragung. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Jepara dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kegiatan tersebut, fokus pengawasan diarahkan pada data penduduk yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya terkait kesesuaian identitas, domisili, serta status keberadaan yang berpotensi memengaruhi pemenuhan syarat sebagai pemilih.

Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Ali Purnomo, menyampaikan bahwa pencermatan terhadap data pekerja migran menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan PDPB. Mobilitas penduduk ke luar negeri perlu mendapat perhatian agar perubahan data kependudukan dapat terakomodasi secara tepat dalam daftar pemilih.

"Pengawasan terhadap data pekerja migran ini penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kondisi kependudukan tercatat dengan benar. Kami ingin memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan ketidaksesuaian data administrasi," ujar Ali Purnomo.

Baca Juga : ASN Bawaslu Jepara Raih Juara II Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026

Menurutnya, proses pemutakhiran data pemilih harus mengedepankan prinsip akurasi dan kehati-hatian. Setiap data pekerja migran harus dippastikan dengan bernar aagar tidak menghilangkan hak pilih. Oleh karena itu, pencermatan harus dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai pemilih serta ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku.

"Melalui Coktas ini, kami berupaya memastikan data yang digunakan dalam proses PDPB benar-benar sesuai dengan kondisi faktual. Bawaslu akan terus mengawal proses pemutakhiran agar hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi," tambahnya.

Pengawasan Coktas juga menjadi langkah untuk mengantisipasi potensi ketidaksesuaian data, baik terhadap penduduk yang sedang bekerja di luar negeri maupun mereka yang telah kembali ke daerah asal. Dengan demikian, perubahan status dan informasi kependudukan dapat menjadi bahan pencermatan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Bawaslu Kabupaten Jepara terus mendorong agar pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara akurat, komprehensif, dan berkelanjutan. Melalui pengawasan di Kecamatan Bangsri, Bawaslu berkomitmen mengawal kualitas daftar pemilih sekaligus memastikan hak pilih masyarakat, termasuk Pekerja Migran Indonesia, tetap terlindungi.