Bawaslu Jepara Awasi Coktas PDPB, Fokus Cermati Data Pekerja Migran Indonesia

Bawaslu Jepara - Bawaslu Kabupaten Jepara melaksanakan pengawasan langsung terhadap kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada, Rabu (11/11). Pengawasan dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Khomaru Zaman, bersama staf teknis, serta hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andi Kusuma, Anggota KPU Kabupaten Jepara, Haris Budiawan, beserta jajaran staf KPU.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pecangaan yang meliputi Desa Rengging, Pecangaan Kulon, Karangrandu, dan Troso. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Jepara dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan kali ini difokuskan pada pencermatan data Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memastikan akurasi dan validitas data pemilih di Kabupaten Jepara. 

Dalam pelaksanaannya, pencermatan difokuskan pada penduduk yang berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya terkait kesesuaian identitas, domisili, serta status keberadaan yang berpotensi mempengaruhi pemenuhan syarat sebagai pemilih.

Baca Juga : Bawaslu Jepara Awasi Coklit Terbatas Data Pekerja Migran di Kecamatan Bangsri

Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Khomaru Zaman, menyampaikan bahwa pencermatan data PMI menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan PDPB. Menurutnya, mobilitas penduduk ke luar negeri perlu mendapat perhatian khusus agar setiap perubahan data kependudukan dapat terakomodasi secara tepat dalam daftar pemilih.

"Pengawasan terhadap data Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan secara cermat untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan. Mobilitas penduduk ke luar negeri maupun yang telah kembali ke daerah asal harus menjadi perhatian agar pemutakhiran data pemilih benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Khomaru Zaman.

Pengawasan Coktas ini juga menjadi langkah antisipatif terhadap potensi ketidaksesuaian data pemilih, baik bagi penduduk yang sedang bekerja di luar negeri maupun mereka yang telah kembali ke daerah asal. Dengan demikian, setiap perubahan status dan informasi kependudukan dapat menjadi bahan pencermatan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Melalui pengawasan secara langsung dan berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Jepara berkomitmen memastikan proses PDPB berjalan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Bawaslu juga mendorong sinergi dengan KPU serta seluruh pemangku kepentingan agar hak pilih masyarakat tetap terlindungi dan daftar pemilih di Kabupaten Jepara semakin berkualitas.