Bawaslu Jepara dorong Daftar Pemlih yang Inklusif
|
[caption id="attachment_3471" align="aligncenter" width="1600"]
Rakor DPB Bawaslu Jepara[/caption]
Guna mendorong daftar pemilih pemilu menjadi dokumen yang inkusif, Bawaslu Jepara selenggarakan Rapat Kordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Jumat (3/6). Bertempat di Gedung B Sekretariat, Bawaslu Jepara mengundang KPU Jepara, Organisasi Persatuan Penyandang Disabiltas Indonesia (PPDI) Jepara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jepara.
Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko mengatakan kesempatan rapat tersebut agar penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU Jepara mendapatkan gambaran praktis permaslahan pemutakhiran DPB Di Jepara. Selanjutnya guna menyusun langkah strategis di masa mendatang. Diharapkan juga penyelengagara dan disabilitas mempunyai pemahaman bersama soal DPB.
“Harapan kami Bawaslu dan KPU Jepara memperoleh gambaran permasalah tentang disabilitas sehingga pemutahiran mendapatkan data yang inklusif dan pelaksanaan tahapan ramah bagi teman teman disabilitas,” kata Sujiantoko.
Sujiantoko menambahkan keterlibatan disabilitas dalam pemutahiran data pemilih sangat penting terutama memberi catatan khusus bagi penyelenggara pemilu. Dari itu disabilitas turut serta dalam mensuksekskan pemilu agar lebih baik bak dari pelaksanaan maupun tahapan. Terkait data disabilitas agra menjadi perhatian penting dimutahirkan mumpung tahapan masih lama.
“ Catatan dari dari sahabat disabilitas penting untuk mendorong suksesi Pemilu,” tambah Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga itu.
Sementara itu Komisioner KPU Jepara Muntoko mengatakan pada tahun 2022 ini KPU Jepara telah melakukan pemutahiran DPB. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam DPB. Di antaranya jemput bola ke desa-desa mitra KPU, menjaring masukan dari beberapa sekolah SLTA di Jepara dan membangun komunikasi dengan Disdukcapil Jepara. Soal data disabilitas KPU Jepara telah berkoordinasi dengan Dinsospermasdes soal data disabilitas. Namun memang butuh kordinasi lebih lanjut terkait dengan elemen yang belum masuk di daftar pemilih.
Ia melanjutkan KPU Juga menyiapkan sistem berbasis android untuk masyarakat di lindungi hakmu. pada intinya pertemuan Bawaslu, KPU dan organisasi disabilitas ini baik untuk mendorong pemutahiran berjalan dengan baik. Keterlibatan kawan-kawan disabilitas dalam pemutahiran data di KPU pun kami selalu mengaharapkan masukannya.
“Namun guna mensukseskan pemutahiran data yang inklusi perlu partisipasi semua pihak untuk memaksimalkan pemutahiran dan fungsi dari aplikasi,” kata Muntoko.
Sementara itu Ketua PPDI Jepara Zulikan mengatakan agar daftar pemilih memberi keterangan yang jelas tentang kategori disabilitas. Pasalnya ini penting saat tahapan pemungutan suara. Menurutnya dari data itu diharapkan petugas di Tempat Pemungutan Suara dapat mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan untuk memberi pelayanan.
“Data perlu kategori disabilitanya apa sehingga penyelenggara menyiapkan pelayanan yang memiliki akses baik ketika di TPS, terutama untuk kawan-kawan tunagrahita,” Kata Zulikan.
Zulikan melanjutkan permasalahan sebagian disabilitas tidak hadir padahal penyelenggaran pemilu sudah memfailitasi dengan baik. Selain itu terkadang disabilitas tidak mau di data sebagai disabiltas berpengaruh pada data yang diperoleh.
Rakor DPB Bawaslu Jepara[/caption]
Guna mendorong daftar pemilih pemilu menjadi dokumen yang inkusif, Bawaslu Jepara selenggarakan Rapat Kordinasi Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Jumat (3/6). Bertempat di Gedung B Sekretariat, Bawaslu Jepara mengundang KPU Jepara, Organisasi Persatuan Penyandang Disabiltas Indonesia (PPDI) Jepara dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jepara.
Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko mengatakan kesempatan rapat tersebut agar penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU Jepara mendapatkan gambaran praktis permaslahan pemutakhiran DPB Di Jepara. Selanjutnya guna menyusun langkah strategis di masa mendatang. Diharapkan juga penyelengagara dan disabilitas mempunyai pemahaman bersama soal DPB.
“Harapan kami Bawaslu dan KPU Jepara memperoleh gambaran permasalah tentang disabilitas sehingga pemutahiran mendapatkan data yang inklusif dan pelaksanaan tahapan ramah bagi teman teman disabilitas,” kata Sujiantoko.
Sujiantoko menambahkan keterlibatan disabilitas dalam pemutahiran data pemilih sangat penting terutama memberi catatan khusus bagi penyelenggara pemilu. Dari itu disabilitas turut serta dalam mensuksekskan pemilu agar lebih baik bak dari pelaksanaan maupun tahapan. Terkait data disabilitas agra menjadi perhatian penting dimutahirkan mumpung tahapan masih lama.
“ Catatan dari dari sahabat disabilitas penting untuk mendorong suksesi Pemilu,” tambah Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga itu.
Sementara itu Komisioner KPU Jepara Muntoko mengatakan pada tahun 2022 ini KPU Jepara telah melakukan pemutahiran DPB. Pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam DPB. Di antaranya jemput bola ke desa-desa mitra KPU, menjaring masukan dari beberapa sekolah SLTA di Jepara dan membangun komunikasi dengan Disdukcapil Jepara. Soal data disabilitas KPU Jepara telah berkoordinasi dengan Dinsospermasdes soal data disabilitas. Namun memang butuh kordinasi lebih lanjut terkait dengan elemen yang belum masuk di daftar pemilih.
Ia melanjutkan KPU Juga menyiapkan sistem berbasis android untuk masyarakat di lindungi hakmu. pada intinya pertemuan Bawaslu, KPU dan organisasi disabilitas ini baik untuk mendorong pemutahiran berjalan dengan baik. Keterlibatan kawan-kawan disabilitas dalam pemutahiran data di KPU pun kami selalu mengaharapkan masukannya.
“Namun guna mensukseskan pemutahiran data yang inklusi perlu partisipasi semua pihak untuk memaksimalkan pemutahiran dan fungsi dari aplikasi,” kata Muntoko.
Sementara itu Ketua PPDI Jepara Zulikan mengatakan agar daftar pemilih memberi keterangan yang jelas tentang kategori disabilitas. Pasalnya ini penting saat tahapan pemungutan suara. Menurutnya dari data itu diharapkan petugas di Tempat Pemungutan Suara dapat mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan untuk memberi pelayanan.
“Data perlu kategori disabilitanya apa sehingga penyelenggara menyiapkan pelayanan yang memiliki akses baik ketika di TPS, terutama untuk kawan-kawan tunagrahita,” Kata Zulikan.
Zulikan melanjutkan permasalahan sebagian disabilitas tidak hadir padahal penyelenggaran pemilu sudah memfailitasi dengan baik. Selain itu terkadang disabilitas tidak mau di data sebagai disabiltas berpengaruh pada data yang diperoleh.Tag
Uncategorized
