Hak Politik Penyandang Disabilitas Tak Cukup Dijamin Aturan, Akses Nyata Masih Jadi Tantangan di Jepara
|
Bawaslu Jepara – Memiliki hak pilih tidak selalu berarti seseorang bisa menggunakannya dengan mudah. Bagi sebagian penyandang disabilitas, datang ke tempat pemungutan suara (TPS), mengakses surat suara, hingga memperoleh informasi kepemiluan masih menjadi tantangan tersendiri.
Persoalan inilah yang mengemuka dalam diskusi antara Bawaslu Kabupaten Jepara dan Forum Komunikasi Organisasi Disabilitas Jepara (FKOD) dalam kegiatan Rapat Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya, Kamis (19/11/2026).
Ketua FKOD Jepara, Asrori, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 10 organisasi disabilitas di Kabupaten Jepara yang menaungi beragam kebutuhan dan kondisi anggotanya. Mulai dari penyandang disabilitas fisik, netra, tuli, hingga ragam disabilitas lainnya. Menurutnya, setiap kelompok memiliki kebutuhan aksesibilitas yang berbeda sehingga pelayanan kepemiluan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama untuk semua orang.
Salah satu persoalan yang masih perlu mendapat perhatian adalah aksesibilitas TPS. Asrori menceritakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, masih terdapat pengalaman pemilih disabilitas yang kesulitan menggunakan hak suaranya karena lokasi TPS dan fasilitas yang kurang sesuai dengan kebutuhan mereka.
"Perlu ada pemetaan yang lebih tepat terhadap jenis disabilitas dan kebutuhan masing-masing pemilih. Dengan begitu, fasilitas dan lokasi TPS dapat disesuaikan agar mereka bisa menggunakan hak pilih dengan aman dan nyaman," ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan pemilih disabilitas netra yang membutuhkan pemahaman dan latihan sebelum menggunakan alat bantu pemungutan suara. Tanpa pendampingan dan informasi yang memadai, fasilitas yang sebenarnya disediakan justru berpotensi belum bisa digunakan secara optimal.
Bagi Asrori, persoalan inklusivitas juga tidak berhenti pada ketersediaan fasilitas. Akses informasi kepemiluan perlu diperhatikan, terutama bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan metode komunikasi berbeda. Ia mendorong adanya pemanfaatan teknologi digital dan alternatif komunikasi agar informasi kepemiluan dapat diterima oleh lebih banyak kelompok disabilitas.
Tantangan lainnya adalah masih adanya keluarga yang belum terbuka terhadap kondisi anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Asrori mengungkapkan bahwa sebagian penyandang disabilitas belum percaya diri untuk tampil dan terlibat dalam lingkungan sosial. Padahal, ketika mereka mendapatkan ruang dan dukungan yang tepat, banyak potensi yang dapat dikembangkan.
Baca Juga : ASN Bawaslu Jepara Raih Juara II Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemilu inklusif tidak cukup hanya dengan menyediakan surat suara atau alat bantu di TPS. Penyelenggara pemilu juga perlu memahami kebutuhan setiap pemilih, mulai dari pendataan, penyampaian informasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Ali Purnomo, menjelaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan pemilu inklusif telah memiliki landasan hukum. Salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 5, yang menjamin kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Ia juga menjelaskan Keputusan Bawaslu Nomor 75/HK.01.01/K1/04/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Inklusif. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi jajaran Bawaslu untuk memperhatikan aksesibilitas fisik dan nonfisik, kesempatan kerja yang setara, lingkungan kerja inklusif, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Ali menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga memiliki kesempatan untuk dipilih, menjadi penyelenggara, maupun terlibat dalam pengawasan pemilu.
Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Jepara juga membuka ruang koordinasi dengan FKOD, khususnya terkait informasi penyandang disabilitas yang belum terakomodasi dalam daftar pemilih. Informasi tersebut nantinya dapat dikoordinasikan dengan KPU sesuai kewenangannya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko, menilai keterlibatan komunitas disabilitas penting dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan demokrasi. Ia berharap kritik dan masukan dari komunitas dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu, termasuk dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik dan pendidikan politik.
Pertemuan ini memperlihatkan bahwa pekerjaan mewujudkan pemilu inklusif masih membutuhkan kolaborasi. Regulasi sudah memberikan jaminan kesetaraan, tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki melalui pendataan yang tepat, fasilitas yang aksesibel, informasi yang mudah dijangkau, serta keterlibatan langsung penyandang disabilitas.
Sebab, ukuran pemilu inklusif bukan sekadar apakah penyandang disabilitas tercatat sebagai pemilih, melainkan apakah mereka benar-benar dapat menggunakan hak politiknya secara mandiri, aman, dan setara.
Penulis: Ghani Rizky M.
Foto: Subehan Edi Susilo
Editor: Humas Bawaslu Jepara