Lompat ke isi utama

Berita

Menuju Pemilu yang Aman dan Kondusif

Pada Gelaran Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 rentan terjadi gesekan. Bawaslu Jepara menghimbau agar semua pihak selalu menjaga kondisifitas Daerah.

Apalagi dalam gelaran Pemilu tahun 2019 ini merupakan kampanye terlama dari Pemilu Tahun 2014. Bedasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan kampanye diawali 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019

“Tahapan kampanye tingkat kerawanan kampanye lebih tinggi maka dari itu perlunya bantuan pengamanan dari mitra kerja agar terlaksananya kampanye berjalan dengan baik” kata Sujiantoko

Bawaslu juga menghimbau agar partai politik melakukan Kampanye secara tertib dan tidak melakukan gesekan dengan partai politik yang lain. Hal ini disampaikan oleh Sujiantoko dalam Kegiatan Pembinaan Satbinmas Polres Jepara Tahun 2018 dengan tema Sinergitas menuju Pileg dan Pilpres yang aman, sejuk dan damai (16/10).

Isu SARA dan berita Hoax sangat diwanti wanti Bawaslu Jepara agar tidak dilakukan. Hal tersebut akan merusak tatanan kemasyarakatan dan mekanisme pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain fokus pada inventarisasi pelanggaran Alat peraga kampanye Bawaslu juga fokus pada pencermatan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 1.

“ DPT HP tahap 1 menjadikan tolak ukur kita dan masyarakat agar tidak terjadi permasalahan atau persoalan maka dari itu kita selesaikan diawal” tambah Sujiantoko.

Pengawas telah mencermati DPTHP sampai saat ini dan juga membuka posko aduan disetiap kacamatan bahkan desa se Kabupaten Jepara guna daftar pemilih semakin baik.

lebih lanjut ia menyampaikan tingkat persoalan akan lebih tinggi saat pengitungan hasil pemilu maka perlunya pengawasan dari Bawaslu tingkat kecamatan dan masyarakat agar tidak terjadi permasalahan.

Tag
Berita