Peran Tokoh Masyarakat dan Ormas Menjadi Kunci Menjaga Demokrasi yang Berkualitas

Bawaslu Jepara - Bawaslu Kabupaten Jepara terus memperkuat pengawasan partisipatif dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. Melalui Bawaslu Menyepa bertema "Peran Tokoh Masyarakat dan Ormas dalam Menjaga Demokrasi" yang dipandu oleh Yanu Adhi Hidayat dengan menghadirkan Ketua GP Ansor Kabupaten Jepara, Ainul Mahmud, S.E., M.M., menegaskan bahwa tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jepara.

Dalam podcast tersebut, Ainul menjelaskan bahwa organisasi kepemudaan memiliki posisi strategis dalam mendukung proses demokrasi karena memiliki anggota dan kader yang tersebar di tengah masyarakat. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memberikan pendidikan kepada kader agar turut berpartisipasi dalam proses demokrasi.

“Tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan atau ormas itu menjadi bagian yang penting karena mereka punya anggota, punya banyak kader yang kemudian bisa membantu proses-proses demokrasi,” ujar Ainul.

Ia menambahkan, GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kader. Kader yang berada hingga tingkat kecamatan dan desa diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam berbagai tahapan demokrasi, baik sebagai pengawas, penyelenggara, maupun peserta pemilu sesuai kapasitas masing-masing.

Menangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian

Salah satu tantangan dalam menjaga demokrasi saat ini adalah maraknya informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, serta politik identitas. Ainul mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih kritis dalam menerima informasi yang beredar di media sosial.

Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Kader GP Ansor dan Banser juga diharapkan mampu menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing serta tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan sesaat.

“Jangan termakan hoaks, jangan termakan berita-berita yang tiba-tiba muncul tanpa kemudian diverifikasi lebih lanjut,” tegas Ainul.

Ia juga menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar sehingga masyarakat perlu mengedepankan sikap saling memahami dan toleransi.

Baca Juga : Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Vol.18, Bawaslu Jepara Perkuat Kesiapan Pengawasan Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu

Dorong Kolaborasi Pengawasan Partisipatif

Dalam kesempatan tersebut, Ainul juga membuka peluang kolaborasi antara GP Ansor dan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, GP Ansor memiliki sumber daya kader yang dapat dilibatkan dalam berbagai program kepemiluan dan pendidikan politik.

“Bawaslu punya program bisa melibatkan kita di Gerakan Pemuda Ansor. Misalnya sosialisasi tentang kepemiluan. Kita punya kader-kader yang butuh sentuhan dari Bawaslu, KPU atau stakeholder terkait agar kapasitasnya bertambah,” ungkapnya.

Keterlibatan organisasi kepemudaan, lanjut Ainul, tidak hanya dilakukan pada saat pemungutan suara. Pengawasan dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan sejak tahapan awal hingga akhir proses pemilu untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bangun Demokrasi yang Jujur dan Berintegritas

Ainul menilai bahwa upaya membangun demokrasi yang sehat harus dilakukan bersama-sama. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah mendorong pemilu yang jujur dan adil, termasuk mencegah politik uang, menangkal hoaks, serta memastikan setiap pemilih memperoleh hak yang sama.

Menutup perbincangan, Ainul mengajak masyarakat Jepara untuk memahami bahwa demokrasi merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Masyarakat memberikan mandat kepada para pemimpin dan wakilnya sehingga proses pemilihan harus dilakukan dengan baik agar menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah sesuai kepentingan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau itu bisa terjadi maka tujuan demokrasi itu akan tercapai,” ujar Ainul.

Melalui program Bawaslu Menyapa, Bawaslu Kabupaten Jepara terus mendorong ruang edukasi dan diskusi publik mengenai demokrasi dan kepemiluan. Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Jepara.