Bawaslu Bicara Perempuan di Hari Demokrasi Internasional

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Jepara membedah peran perempuan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlaksana melalui Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu bertepatan dengan hari Demokrasi Internasional, Rabu (15/9).

Pada kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta itu menghadirkan pembicara Murniati dari Yayasan Perempuan Mandiri Jepara (YPMJ) dan Siti Malaiha Dewi dari Akademisi IAIN Kudus. Hadir juga Anggota Bawaslu Jateng Anik Sholihatun untuk memantik Webinar melalui zoom meeting itu.

Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko mengatakan demokrasi yang dinyatakan sebagai kekuasaan yang bersumber dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurutnya jalannya demokrasi tentu tidak terlepas dari peran serta perempuan. Partisipasi perempuan sangat dibutuhkan bukan hanya menjadi ibu rumah tangga. Partisipasi itu dapat diimplementasikan menjadi pengawas Pemilu ataupun penyelenggara Pemilu.

"Peran perempuan untuk terlibat dalam tahapan demokrasi sangat penting," kata Sujiantoko.

Ia menambahkan dengan webinar ini diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam momen demokrasi yakni tahapan Pemilu. Selain itu di momen demokrasi diharapkan dapat membuka ruang bersama untuk mengimplementasikan semangat demokrasi pada organisasi masing-masing atau kepada masyarakat.

Sementara itu pemateri Murniati dalam paparannya menyampaikan materi terkait dengan pentingnya peran perempuan dalam partisipasi pengawasan Pemilu. Ia mengatakan perempuan mempunyai kualitas jika dimanfaatkan dengan maksimal. Pemateri yang juga dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara ini mengingatkan sejarah Jepara masa lampau, bahwa Jepara mempunyai 3 sosok perempuan hebat yang patut diteladani. Perempuan itu adalah Ratu Shima, Ratu Kalinyamat dan RA. Kartini.

"Mereka sebagai inspirator kita, sosok yang adil, sosok yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat kuat dan pejuang emansipasi wanita," kata Ketua YPMJ itu.

Ia melanjutkan kaitannya dengan Pemilu 2019 jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan selisih 2.390 pemilih. Hal tersebut merupakan potensi bagi perempuan Jepara untuk melangkah khususnya perempuan yakni sebagai pengawas partisipatif dalam rangka mendukung eksistensi perempuan di ranah publik (gender equal) seperti yang YPMJ lakukan di Jepara.

Siti Malaiha Dewi dalam paparan juga menerangkan tentang peran perempuan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Dalam paparannya ia mengungkap fakta posisi dan reputasi perempuan sebagai peserta dan pasca kontestasi. Dalam kaitannya sebagai peserta kontestasi, Ia menegaskan demokrasi itu bukan hanya milik laki-laki, namun demokrasi tanpa perempuan bukanlah demokrasi. Maka dari itu perempuan seharusnya mendapatkan porsi minimal 30 persen di lembaga-lembaga pengambil kebijakan dan lembaga politik. Data World Bank tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Menurutnya dalam konteks Pemilu, maka perempuan wajib hadir pada lembaga penyelenggara maupun peserta Pemilu. Sementara kaitannya pasca kontestasi hanya sebagian politisi perempuan yang berperan memperjuangkan kepentingan perempuan baik pada fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

“Hanya sebagian yang berperan sedangkan lainnya belum memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup perempuan,” kata Malaiha panggilan akrabnya.

Hari Demokrasi Internasional 2021 diperingati pada 15 September. Hari Demokrasi Internasional memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keadaan demokrasi di dunia. Bawaslu Jepara mencoba mengingatkan pentingnya perempuan dalam kaitannya peran perempuan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.

(Ms/Staf PP)