Bawaslu Jepara Audiensi dengan Pemkab Jepara: Sampaikan Laporan dan Rencana Program Ke Depan

Bawaslu Jepara – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara pada hari Senin, 2 Juni 2025. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, beserta jajaran, dan diterima oleh Wakil Bupati Jepara, Muhamad Ibnu Hajar.

Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, mengawali pertemuan dengan menyampaikan rasa syukur atas kesempatan silaturahmi dengan pimpinan daerah. "Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur alhamdulillah Bawaslu Jepara bisa bersilaturahmi ke kepala daerah bersama dengan Pak Wakil Bupati Jepara. Mohon izin, kami dari Bawaslu Kabupaten Jepara telah mengajukan audiensi ini untuk menyampaikan beberapa agenda penting," ujar Sujiantoko.

Agenda utama yang disampaikan Bawaslu Jepara meliputi laporan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan Pilkada 2024. "Yang pertama, kami menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang diberikan kepada Bawaslu Jepara. Alhamdulillah, sebagai bentuk pertanggungjawaban secara administrasi, laporan ini sudah kami selesaikan sebelum hari raya Idul Fitri, dan sisa penggunaan dana hibah yang masih ada juga sudah kita kembalikan. Secara administratif, pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah sudah clear, dan hari ini kami menyampaikan secara fisik pembukuan atau pelaporan administrasi berupa catatan," jelas Sujiantoko.

"Selain itu, kami juga menyampaikan laporan pelaksanaan hasil pengawasan Pilkada 2024 yang berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga di Jepara berjalan dengan baik tidak ada masalah yang signifikan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sujiantoko juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab Jepara. "Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Jepara yang telah mensupport, memfasilitasi, dan juga membantu Bawaslu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Pilkada, termasuk support anggaran."

Baca Juga: Tingkatkan Sinergi, Bawaslu Jepara Ikuti Rakor Teknis Pedoman Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Lebih lanjut, Sujiantoko menekankan bahwa Bawaslu kini telah menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang permanen, setara dengan KPU, dengan masa tugas lima tahun. Oleh karena itu, Bawaslu akan terus melaksanakan tugas-tugas pencegahan, sosialisasi, dan pemeliharaan daftar pemilih berkelanjutan. "Kedepan, kami tentu butuh bantuan pemerintah daerah, baik support dari sisi bersama-sama menciptakan pemilih yang sadar politik dan demokrasi, maupun bersama-sama mempersiapkan kader-kader pemilih pemula agar menjadi pemilih yang baik. Kondisi ini membutuhkan support dari pemerintah daerah, baik dari sisi program maupun support yang lain," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Jepara, Muhamad Ibnu Hajar, menyampaikan apresiasi atas kinerja Bawaslu Jepara. "Terima kasih kepada Bawaslu yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam mengawal Pemilu maupun Pilkada kemarin, sehingga di Jepara Alhamdulillah berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif," ujar Wabup.

Muhamad Ibnu Hajar juga menyampaikan pesan dari Bupati Jepara. "Bapak Bupati tadi juga sudah menghubungi saya untuk dapat menyampaikan kepada Bawaslu bahwa komunikasi dan koordinasi yang sudah dibangun dengan baik ini untuk dapat dilanjutkan. Serta apabila ada hal yang berkaitan dengan ASN yang mengarah kepada keterlibatan politik, dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan pencegahan bersama," jelasnya.

Terkait usulan program Bawaslu, Wabup menyatakan dukungan Pemkab. "Adapun terkait dengan beberapa program yang disampaikan Bawaslu tadi, pemerintah Insya Allah mensupport. Namun memang, prioritas awal pemerintah saat ini lebih kepada merealisasikan program ‘Jepara Mulus’ terlebih dahulu, sebagaimana visi dan misi Pak Bupati," tutup Muhamad Ibnu Hajar.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bawaslu Jepara dan Pemkab Jepara dalam menjaga kualitas demokrasi dan mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.