Bawaslu Jepara Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Volume 24, Perkuat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Bawaslu Jepara – Bawaslu Kabupaten Jepara melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 24 Edisi Spesial yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Senin (9/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan melalui YouTube tersebut mengangkat tema “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jawa Tengah.”

Kegiatan ini menjadi ruang edukasi dan penguatan pemahaman bagi jajaran Bawaslu di Jawa Tengah mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Partisipasi Bawaslu Kabupaten Jepara melalui Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan serta memperkuat komitmen kelembagaan dalam membangun budaya kerja yang saling menghormati.

Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Apriyanti Marwah, Tenaga Ahli Bawaslu RI, serta Kurnia Muhajarah, Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo Semarang. Diskusi dipandu oleh Herusse Yulanda, Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pemaparannya, Kurnia Muhajarah menjelaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kerja tidak selalu berbentuk tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui ucapan, perilaku nonfisik, maupun media elektronik. Persoalan tersebut kerap tidak terlihat secara langsung karena adanya relasi kuasa, ketimpangan posisi, serta kekhawatiran korban terhadap dampak yang mungkin timbul apabila berani melaporkan kejadian yang dialaminya.

Baca Juga : Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Jepara Optimalkan Peran PPID melalui Sinergi dengan KPU

Ia juga menekankan pentingnya membangun mekanisme pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban, menjaga kerahasiaan identitas, serta menyediakan ruang pelaporan yang aman dan mudah diakses. Penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan dengan memperhatikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban.

Dalam sesi diskusi, peserta turut menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai relasi kuasa dalam lingkungan kerja, keamanan karier bagi korban yang melapor, kemungkinan laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, hingga bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi melalui ruang digital. Diskusi tersebut memperkaya pemahaman peserta bahwa pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab seluruh jajaran, tanpa memandang jabatan maupun gender.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan kelembagaan, termasuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta keberadaan saluran pelaporan yang dapat diakses oleh seluruh jajaran Bawaslu. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bawaslu dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bermartabat.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Jepara berharap pemahaman mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat semakin diperkuat dan diterapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas juga berkomitmen untuk mendukung upaya edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang menghargai martabat, menjaga batasan personal, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.