Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Jepara Optimalkan Peran PPID melalui Sinergi dengan KPU

Bawaslu Jepara – Bawaslu Kabupaten Jepara menggelar kegiatan Optimalisasi Peran PPID dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Jepara pada Senin (9/11/2026), bertempat di Gedung B Bawaslu Kabupaten Jepara. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan sambutan Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Shohibul Habib, yang menyampaikan bahwa sosialisasi dan koordinasi PPID menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Kehadiran KPU Kabupaten Jepara, Muhammadun, diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan serta pelayanan informasi publik, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga.

Dalam penyampaian materi, Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Khomaru Zaman, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. PPID bukan sekadar unit penyedia dokumen administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik dapat terpenuhi dengan baik.

Khomaru juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Jepara telah mengikuti tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan saat ini masih berada dalam proses penilaian. Hasil Monev tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama, termasuk dalam mempersiapkan tahapan uji publik.

Untuk mengoptimalkan peran PPID, diperlukan penguatan tata kelola administrasi dan dokumentasi informasi, peningkatan kesadaran seluruh jajaran mengenai pentingnya keterbukaan informasi, serta koordinasi antar divisi agar pengelolaan informasi berjalan secara terintegrasi. Kualitas pelayanan juga perlu terus ditingkatkan melalui pemberian informasi yang cepat, tepat, dan responsif.

Selain itu, pemanfaatan Search Engine Optimization (SEO) dalam pembuatan konten media sosial perlu diperhatikan agar informasi kelembagaan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat serta mampu meningkatkan jangkauan publikasi Bawaslu Kabupaten Jepara.

Baca Juga : Evaluasi Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Jepara Soroti Keterbatasan Akses Data dan Anggaran

Sementara itu, Muhammadun dari KPU Kabupaten Jepara, berbagi pengalaman mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan penting bagi badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Menurutnya, optimalisasi pelayanan informasi perlu diawali dengan perubahan pola pikir seluruh jajaran badan publik. Setiap bagian harus memiliki kesadaran untuk mengelola dan mendokumentasikan informasi sejak awal, termasuk melakukan alih media dokumen fisik ke bentuk digital agar pengelolaannya lebih terintegrasi dan mudah diakses melalui PPID.

Muhammadun juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai informasi terbuka, informasi sensitif, dan informasi yang dikecualikan. Informasi sensitif tidak serta-merta termasuk informasi yang dikecualikan sehingga badan publik perlu memahami mekanisme penyampaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemutakhiran informasi harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika terdapat kegiatan penilaian atau monitoring dari Komisi Informasi. Pengelola PPID juga perlu meningkatkan kompetensi serta memahami perkembangan kebutuhan informasi masyarakat yang semakin dinamis. Dalam pengelolaannya, informasi publik secara umum terbagi menjadi empat kategori, yaitu informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Menjelang berakhirnya kegiatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko, menyampaikan tambahan arahan mengenai pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU dalam memberikan pelayanan informasi publik. Informasi dan data yang dikelola kedua lembaga memiliki keterkaitan sehingga diperlukan komunikasi yang baik, terutama ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi yang berada di luar kewenangan atau penguasaan salah satu lembaga.

Sujiantoko juga menekankan pentingnya responsivitas dalam memberikan pelayanan informasi. Bawaslu sebagai badan publik dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan komunikatif. Setiap proses pelayanan perlu didokumentasikan melalui administrasi tertulis maupun jejak digital sebagai bentuk akuntabilitas apabila di kemudian hari terjadi sengketa informasi publik.

Ia turut mengingatkan bahwa predikat informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi harus menjadi motivasi bagi Bawaslu Kabupaten Jepara untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan PPID.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Jepara berharap pengelolaan PPID semakin tertib, terintegrasi, dan responsif. Sinergi dengan KPU juga diharapkan terus terjalin dalam pengelolaan, pendokumentasian, serta pemenuhan permohonan informasi publik.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Jepara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan mewujudkan lembaga yang transparan, akuntabel, serta informatif bagi masyarakat.