Bawaslu Jepara Perkuat Sinergi dengan Dinsos Permades untuk Pengawasan Partisipatif dan Pemilu Inklusif

Bawaslu Jepara - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara melaksanakan audiensi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades) Kabupaten Jepara pada Rabu (22/04/2026) dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depan.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara bersama jajaran anggota dan staf, serta perwakilan Dinsos Permades Kabupaten Jepara yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Ummi Rakhmayani.

Dalam kesempatan tersebut, Ummi Rakhmayani menyampaikan bahwa Dinsos Permades siap mendukung pelaksanaan Pemilu, termasuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.

“Kami siap memfasilitasi kegiatan Bawaslu di tingkat desa, termasuk pelaksanaan uji petik. Silakan bersurat terlebih dahulu agar dapat kami tindaklanjuti kepada pemerintah desa. Untuk draft PKS yang disampaikan, akan kami pelajari lebih lanjut, namun pada prinsipnya kami siap mendukung,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa upaya pembinaan terkait netralitas aparatur desa telah dilakukan, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan ke depan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko, menyampaikan apresiasi atas diterimanya audiensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi awal dalam rangka penyiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.

Baca Juga : Bawaslu Jepara dan Universitas Al Hikmah Teken MoU Pendidikan Pengawas Partisipatif Pemilu

Sujiantoko menekankan pentingnya kerja sama dalam menjangkau kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, yang selama ini belum sepenuhnya terfasilitasi dalam proses demokrasi.

“Kami berharap ada pendampingan bersama dalam memberikan sosialisasi kepada kelompok rentan agar mereka tetap mendapatkan hak pilihnya secara optimal,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung pengawasan partisipatif, baik melalui pembentukan desa anti politik uang maupun penguatan peran pengawas di tingkat desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Terkait isu netralitas, Sujiantoko menegaskan perlunya penguatan sosialisasi kepada perangkat desa dan aparatur pemerintahan desa agar pelanggaran yang pernah terjadi tidak terulang kembali.

Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan uji petik secara berkala ke desa-desa sebagai bagian dari pengawasan pemutakhiran data pemilih, guna memastikan data yang digunakan dalam Pemilu akurat dan mutakhir.

Lebih lanjut, Bawaslu membuka ruang komunikasi dan sinergi yang berkelanjutan, termasuk melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Daerah.

Dalam diskusi tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, Shohibul Habib, turut menyoroti isu politik uang, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Ia menyampaikan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penanganan yang lebih jelas untuk mengatasi praktik tersebut.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan Dinsos Permades Kabupaten Jepara, guna mewujudkan demokrasi yang inklusif, berintegritas, dan partisipatif di tingkat desa.