Lompat ke isi utama

Berita

Desa Anti Money Politic Resmi Dilaunching di Sukodono

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kabupaten Jepara resmi melaunching desa anti money politic di balai desa Sukodono, kecamatan Tahunan Sabtu (2/11).

Acara dihadiri Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, Komisioner Bawaslu Jepara divisi Sengketa, M. Zarkoni, Petinggi desa Sukodono, Sagiman, perangkat desa, ketua RT/RW, BPD, panitia Pemilihan kepala desa, dan segenap Muspika desa Sukodono.

Sukodono resmi dipilih Bawaslu sebagai desa percontohan karena selama ini warganya telah memegang prinsip untuk menolak politik uang. Pembinaan sendiri dilakukan secara berjenjang, mulai dari koordinasi bersama perangkat desa, sampai mengadakan pembinaan bersama stakeholder di desa seperti ketua RT, BPD, dan perangkat desa lainnya.

"Kenapa Sukodono? karena dari 195 desa di Jepara, masyarakat Sukodono yang pertama memiliki komitmen untuk menolak politic uang. Sebelumnya warga sudah kami bina melalui rapat koordinasi bersama stakeholder desa Sukodono. Setelah ini, akan kami bina secara berkelanjutan." ucap Sujiantoko.

Desa Sukodono merupakan satu dari 6 desa yang terpilih menjadi desa binaan Bawaslu Jepara bertajuk desa anti money politic dan desa pengawasan.

Sukodono dipilih menjadi desa anti money politic bersama dengan desa Tempur, kecamatan Keling, dan desa Karimunjawa kecamatan Karimunjawa. Sedangkan untuk desa pengawasan telah dipilih desa Papasan, kecamatan Bangsri, desa Sowan Kidul kecamatan Kedung, dan desa Kawak kecamatan Pakisaji.

Rencananya Bawaslu akan melakukan pembinaan secara berkelanjutan per-triwulan. Adapun pembinaan berupa sosialisasi kepada warga tentang pentingnya membangun kesadaran menolak politik uang dan berdemokrasi dengan santun.

"Setelah launching kerjasama akan terus kita bangun bersama masyarakat sukodono untuk mempersiapkan warganya di pemilu kedepan. Selain sosialisasi kedepan kita akan bentuk kader pengawasan yang membantu Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu." paparnya.

Sujiantoko berharap, kedepan desa-desa lain bisa meniru komitmen yang telah dibangun masyarakat Sukodono. Dengan minimnya politik uang, iklim demokrasi akan menjadi lebih baik.

"Semoga hal ini bisa diikuti desa-desa lain di Jepara. Karena money politic adalah bibit dari kegiatan yang merugikan masyarakat seperti korupsi. Kalau masyarakat semakin cerdas dan berani menolaknya maka hal-hal yang merugikan tadi bisa diminimalisir" ungkapnya.

Sementara itu petinggi desa Sukodono, Sagiman memberikan ucapan terimakasih kepada Bawaslu kabupaten Jepara atas kepercayaannya memilih desa Sukodono sebagai desa binaan. Ia mengaku akan menjaga amanat ini untuk mempertahankan prinsip masyarakat desanya.

"Kedepan akan kami bentuk relawan-relawan di setiap RT sebagai kader pengawasan. Masyarakat kami sudah sering bekerja tidak dibayar. Karena kami tahu itu demi kebaikan kita sendiri dan generasi selanjutnya." ucapnya saat acara Launching.

Ketua Bawaslu resmi melaunching dengan memberi tanda pada desa Sukodono berupa papan besi bertuliskan "Desa Anti Politik Uang". Acara launching berjalan lancar, dimeriahkan tari tradisional oleh anak anak desa Sukodono.

"Tulisan ini sebagai bukti komitmen masyarakat Sukodono untuk mempertahankan prinsipnya dalam menolak politik uang. Paling tidak apabila ada tim sukses yang ingin membagikan amplop di desa ini, akan berfikir dua kali." tandas Sujiantoko.

(Faruq/HumasBawasluJepara)

Tag
Berita