Lompat ke isi utama
Berita
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat menghadiri diskusi publik yang digelar Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPDEM) bertajuk Menegakkan HAM dalam Pemilu dan Pemilihan di Media Center KPU, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
humas
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menegaskan pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila hak asasi manusia (HAM) dijaga pada setiap tahapan penyelenggaraan.
Staf Bawaslu Jepara Misbakhus Sholihin dan Ahmad Andredy Kurniawan serta Ketua KPU Jepara Ris Andi Kusuma, beserta staf sekretariat KPU Jepara melaksanakan pengawasan Coklit Terbatas di Kecamatan Pecangaan.
humas
Bawaslu Jepara - Upaya memastikan akurasi data pemilih kembali menjadi perhatian utama Bawaslu Kabupaten Jepara saat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) yang digelar KPU Jepara pada Rabu (19/11/2025).
Anggota Bawaslu Jepara Ali Purnomo serta anggota KPU Jepara Haris Budiawan, beserta staf sekretariat KPU Jepara dan Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan Coklit Terbatas di Kecamatan Mayong.
humas
Bawaslu Jepara - Pada Rabu, 19 November 2025, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara mengawal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara melaksanakan kegiatan Pencocokan Terbatas (Coktas) di wilayah Kecamatan Batealit.
Anggota Bawaslu Jepara Khomaru Zaman serta anggota KPU Jepara Muhammadun, beserta staf sekretariat KPU Jepara dan Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan Coklit Terbatas di Kecamatan Mayong.
humas
Bawaslu Jepara - Bawaslu Kabupaten Jepara melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan Coktas (coklit terbatas) yang digelar KPU Jepara di Kecamatan Mayong pada 19 November 2025.
Anggota Bawaslu Jepara Khoirul Abidin serta anggota KPU Jepara Sri Suryani, beserta staf sekretariat KPU Jepara dan Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan Coklit Terbatas di Kecamatan Kalinyamatan.
humas
Bawaslu Jepara - Bawaslu Kabupaten Jepara kembali melaksanakan kegiatan Pengawasan Coktas (Pencocokan dan Penelitian), Rabu (19/11/2025) untuk menjaga validitas dan akurasi data pemilih.