Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Penanganan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Susun Program Sosialisasi dan Digitalisasi Data

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Khomaru Zaman beserta staf PP Datin (Aji Susanto, Misbakhus Sholikin, Wahidatun Khoirunnisa, Subehan Edi Susilo) melaksanakan Rapat Internal Divisi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Khomaru Zaman beserta staf PP Datin (Aji Susanto, Misbakhus Sholikin, Wahidatun Khoirunnisa, Subehan Edi Susilo) melaksanakan Rapat Internal Divisi.

Bawaslu Jepara - Upaya memperkuat penanganan pelanggaran pemilu sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi publik terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Khomaru Zaman, menggelar rapat koordinasi bersama sekretariat divisi pada Rabu, (28/1), di Ruang Gedung A, untuk merumuskan program kerja berbasis edukasi dan digitalisasi layanan publik.

Rapat ini difokuskan pada penyusunan strategi sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu, optimalisasi pelayanan data dan informasi kepada masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran. Sejumlah program dirancang agar informasi kepemiluan dapat disampaikan secara lebih mudah dipahami, menarik, dan menjangkau masyarakat luas.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Khomaru Zaman, menegaskan bahwa pencegahan pelanggaran harus dimulai dari peningkatan kesadaran publik.

“Penanganan pelanggaran tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat,” ujar Khomaru Zaman.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah rencana program kegiatan. Di antaranya, produksi film pendek bertema netralitas ASN, kepala desa, dan politik uang. Selain itu, divisi juga akan memproduksi video pendek edukatif terkait penanganan pelanggaran sebagai media sosialisasi kepada masyarakat.

Baca Juga : Staf Bawaslu Jepara Ikuti Sosialisasi Pelaporan SPT Via Coretax

Program lainnya meliputi diskusi rutin bulanan terkait penanganan pelanggaran dan pengelolaan data informasi, podcast kerakyatan melalui kerja sama dengan masyarakat atau konten kreator yang memiliki jangkauan pengikut luas, serta digitalisasi data pengawasan melalui pembaruan website utama Bawaslu.

Khomaru Zaman menambahkan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan data dan informasi yang mudah diakses,” kata Khomaru Zaman.

Selain itu, divisi juga akan mengoptimalkan konten keterbukaan informasi publik, termasuk publikasi data dan informasi Bawaslu, serta penulisan artikel, opini, dan wacana data kepemiluan yang akan dipublikasikan secara rutin setiap bulan di website resmi.

Ke depan, seluruh program yang telah dirumuskan tersebut akan disinkronkan dengan divisi-divisi lain, guna memastikan pengawasan Pemilu berjalan secara terpadu, dan partisipatif.

Penulis: Misbakhus Sholikin
Foto: Ghani Rizky M.
Editor: Wahidatun Khoirunnisa